KPK Pelajari Vonis Ringan Nazaruddin

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis terdakwa kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, selama 4 tahun 10 bulan penjara. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), tujuh tahun penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi belum mau terburu-buru menyikapi putusan hakim terhadap Nazaruddin. “Kami harus pelajari dulu. Setelah itu baru ditentukan sikap apakah banding atau tidak,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP, di gedung KPK Jakarta hari ini.

Johan menilai putusan majelis hakim tersebut justru akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap lebih lanjut kasus korupsi wisma atlet.

“Seperti yang disampaikan pimpinan KPK, putusan terhadap kasus Nazar ini sebagai pintu bagi KPK,” kata Johan.

Menurut Johan, KPK sudah memblokir beberapa aset dan rekening milik Nazaruddin. “Kami masih gelar penyelidikan untuk kasus tindak pidana pencucian uang,” kata Johan.

Sebagai anggota Komisi Hukum DPR saat itu, Nazaruddin secara sadar menerima suap berupa lima lembar cek senilai Rp4,6 miliar terkait proyek wisma atlet SEA Games di Palembang. Cek yang berasal dari PT Duta Graha Indah itu diberikan melalui Oktarina Furi, stafnya di PT Permai Group.

Kata Faisal dan Jokowi Soal Birokrasi DKI

Bicara soal Jakarta, tentunya lekat dengan performa birokrasi pemerintah daerahnya. Beberapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memberikan beberapa pandangannya tentang penanganan sistem birokrasi yang dapat menguntungkan masyarakat.

Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tak sepakat bila birokrasi pemerintahan erat kaitannya dengan kebiasaan para pejabat yang gemar menggelar rapat. “Birokrasi itu jangan kebiasaan pemimpinnya gelar rapat, tanda tangan dapat duit. Jangan banyak-banyak rapat lah,” ujar Jokowi dalam acara Diskusi Publik bertema “Mengupas Visi dan Misi Calon Gubernur DKI“ di Plaza Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jumat, 27 April 2012.

Jokowi juga menyatakan apabila terpilih menjadi gubernur DKI nanti tak akan banyak melakukan kegiatan di dalam kantor. Dia lebih memilih banyak berkegiatan di lapangan.

“Di kantor itu cukup satu jam saja, sisanya melihat langsung ke lapangan. Karena problem kota itu ada di bantaran sungai, kampung-kampung, bukan di kantor. Sistem pendidikan, kesehatan, semua dibenahi,” ucapnya.

Kemudian pernyataan Jokowi ini diceletuki oleh salah satu tim sukses kandidat lain. “Kalau banyak di luar, bagaimana menjalin relasi dengan anak buah? Itu kan penting juga, harus ada koordinasi antara pemimpin dengan anak buahnya.”

Jokowi pun menanggapinya santai, “Ya kan kalau di kantor ada wakil gubernur. Wakil diberi peran dong,” katanya.

Beda Jokowi, beda pula dengan Faisal Basri. Bakal calon gubernur DKI dari jalur independen ini mengatakan birokrasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila pemimpinnya bersih.

Birokrasi itu dikendalikan lewat sistem dan aturan. Saya punya keyakinan birokrasi punya sistem yang berada pada pemimpin tertinggi. Jadi kalau pemimpinnya korupsi, semua ikut korupsi, tapi kalau pemimpinnya bersih semua birokrasinya baik,” ujar Faisal Basri.

Faisal mengaku sejak dini pemerintah harus membuat pakta integritas kepada para pejabatnya.

“Minta supervisi KPK bahwa Jakarta sistem anggarannya akuntabel dan bersih. Kita libatkan partisipasi rakyat untuk pastikan sistem berjalan,” tuturnya.

Jumlah Penduduk Jakarta Bisa Jadi 30 Juta

Kementerian Dalam Negeri memperpanjang waktu peminjaman perangkat KTP elektronik (e-KTP) hingga Oktober 2012. Sedianya penyelesaian e-KTP ditargetkan rampung pada April ini. Perpanjangan waktu diberikan untuk mengakomodir wajib KTP yang hingga kini belum terdata.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Purba Hutapea, mengatatakan bahwa pihaknya sudah mendapat instruksi dari Kemendagri untuk mendata penduduk yang telah berdomisili lebih dari satu tahun tanpa memerlukan surat keterangan pindah dari daerah asal.

Instruksi itu keluar sejak 30 Desember 2011, dengan nomor 471.13/5.266/SJ. “Ini tidak hanya di DKI Jakarta saja tetapi juga bagi semua daerah yang ada di Indonesia,” ucapnya.

Namun, dengan catatan menjadi warga dari suatu RT dan RW serta mendapatkan surat pengantar. “Batasnya sampai akhir Oktober 2012. Kami akan fokus untuk pendataan warga yang memang sudah tercatat sebelumnya,” kata dia Kamis 12 April 2012.

Menurut Purba, pihaknya khawatir sebab itu akan membuat penduduk Jakarta membengkak. Diperkirakan, dengan hanya memiliki surat pengantar dari RT dan RW, jumlah penduduk akan meningkat hingga ratusan ribu. “Tapi jika tidak menggunakan surat pengantar malah bisa membengkak hingga 30 juta penduduk Jakarta,” katanya.

Dikatakan Purba, membludaknya penduduk Jakarta akan membebani APBD DKI Jakarta, yakni terkait dengan biaya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Ibukota. “Kalau kontribusi terhadap kemacetan memang sudah kami rasakan,” ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengakui adanya instruksi tersebut. “Iya benar ada instruksi itu,” kata Reydonnyzar.

Jaksa: Banggar DPR Terima Rp5 M dari Angie

Perusahaan Nazaruddin, PT Permai Grup mengucurkan uang sebesar Rp16,7 miliar untuk proyek wisma atlet SEA Games, Palembang. Dari dana itu, sebanyak Rp5 miliar diberikan kepada Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Diberikan pada 5 Mei 2010 untuk anggota Banggar, melalui Angelina Sondakh dan I Wayan Koster,” kata Jaksa Eddy Hartoyo saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 2 April 2012.

Menurut Jaksa Eddy, pemberian uang Rp5 miliar itu dalam rangka memuluskan PT Duta Graha Indah (PT DGI) agar mendapatkan proyek wisma atlet dan menjadi pelaksana proyek tersebut.

Menurut Jaksa Edy, penyerahan uang itu dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan melalui Angelina Sondakh (Angie) dan I Wayan Koster sebesar Rp3 miliar. Di hari yang sama, PT Permai Group juga menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar, juga melalui Angelina Sondakh dan I Wayan Koster.

Selain kepada Banggar DPR, PT Permai Group juga menyerahkan uang kepada Sesmenpora, Wafid Muharam, pada 10 April, 20 April, dan 30 April melalui Paul Nelwan. Uang itu diberikan dalam beberapa tahap oleh Permai Group. Mulai dari US$450 ribu, US$50 ribu, US$200 ribu, Rp500 juta hingga US$400 ribu. Tidak hanya itu, ada juga uang yang mengalir ke panitia pembangunan wisma atlet tersebut.

Sebelumnya, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Rabu 15 Februari 2012, Angie membantah semua tudingan yang diarahkan kepadanya. Dia mengaku tak pernah menerima uang dalam kasus ini. Dia juga mengaku tak pernah melakukan komunikasi dengan staf Nazaruddin. Sementara itu, I Wayan Koster juga membantah telah menerima paket kardus gudang garam berisi uang Rp3 miliar dari sopir Permai Grup, Luthfie Ardiansyah. “Tidak ada,” bantah Koster saat bersaksi bagi terdakwa Muhammad Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 15 Februari 2012.

Politisi asal Bali itu mengaku, informasi soal penerimaan uang itu diperoleh dari kesaksian Luthfie di Pengadilan Tipikor.

Saat mendapatkan informasi itu, dia langsung mengkonfirmasi kepada stafnya Budi Supriyatna, apakah ada orang yang datang ke ruangannya di lantai 6 gedung DPR.

“Begitu ada informasi itu, saya langsung bertanya kepada staf saya. Bahwa tidak pernah menerima tamu bernama Luthfie dan menerima sesuatu,” ujar Koster.

Anggota Banggar DPR itu juga membantah telah memberikan bukti penerimaan uang kepada Luthfie. “Tidak ada,” tuturnya.

Jakarta Sudah Tertinggal 20 Tahun

Dua pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen tak mau ketinggalan menjabarkan pandangannya seputar pembangunan kota Jakarta.

Bakal calon gubernur DKI, Hendardji Supandji, melihat Jakarta sebagai kota metropolitan yang harus mampu memberikan biaya hidup yang rendah untuk masyarakatnya.

Jakarta sudah 20 tahun tertinggal dengan ibukota di negara-negara maju lain untuk melakukan peremajaan kota,” kata Hendardji dalam acara Diskusi Publik bertema “Mengupas Visi dan Misi Calon Gubernur DKI“ di Plaza Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok, Jumat, 27 April 2012.

Hendardji menuturkan Jakarta sesungguhnya dapat menunjukkan taringnya dalam setiap even-even internasional. Namun sayangnya kesempatan itu tidak digunakan dengan baik.

“Harusnya kita lakukan akselerasi kota ini. Sehingga kita harus melakukan akselarasi lewat permasalahan kota,” ungkapnya.

Sementara itu, bakal calon gubernur independen lainnya, Faisal Basri, mengeluhkan pembangunan tata ruang Jakarta yang selama ini dilakukan tanpa ada konsultasi dengan warga.

“Tata ruang harus mengikuti tata manusia. Kalau sebaliknya yang terjadi akhirnya malah tata uang. Tata ruang dibangun melalui konsultasi, tata ruang di Jakarta tidak melakukan hal itu, justru yang identik dengan tata ruang Jakarta adalah penggusuran,” tuturnya.

Faisal menambahkan bahwa Jakarta harus mau memberikan kesempatan daerah perbatasan ibukota lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk maju.

“Jakarta ini rakus, arogan, merasa inti sehingga daerah-daerah lain harus menyesuaikan. Harus ada keinginan dari Jakarta memberi kesempatan pada daerah lainnya untuk maju,” katanya.

KPU DKI Menemukan 1.600 Pemilih yang Tidak Jujur

Ada Indikasi Ribuan Pemilih Ganda KPU Jakarta Utara (Jakut) menemukan 1.600 pemilih ganda saat mengecek sistem aplikasi data pemilih. Untuk mengantisipasi data pemilih tetap (DPT), pihaknya akan kembali mengecek ulang ke lapangan. Daftar pemilih sementara (DPS) yang telah disusun terus diperbaiki.

“Itu kami lakukan untuk memastikan warga mau menggunakan hak suaranya di mana,” beber anggota KPU Jakut Prianda. Walaupun petugas memperbaharui data pemilih telah habis masa baktinya, pihaknya masih berkoordinasi. Apalagi mereka juga calon kelompok panitia pemungutan suara. “Dengan RT RW, kami juga terus koordinasi dan terjun langsung ke lapangan,” ujar Prianda. Dalam perbaikan DPS selain area pemukiman terstruktur, kawasan abu-abu juga mendapat perhatian.

Pasalnya, warga yang tinggal di sana, kebanyakan telah memiliki KTP DKI dari wilayah lain. Itu berarti potensi dobel terbuka lebar. “Karena itulah kami mengecek kembali dengan sistem aplikasi data pemilih. Nama yang masih dobel akan kelihatan. Kami kemudian melakukan pengecekan ulang lagi ke bawah,” pungkas Prianda. Selain itu, KPU DKI juga menggelar acara roadshow di pusat belanja.

Lembaga penyelenggara pemilu itu juga tengah memproses pengadaan logistik. Seperti kertas dan kartu pemilih dengan anggaran puluhan miliar rupiah. KPU DKI dalam pilkada 2012 mendapat gelontoran dana APBD lebih dari seperempat triliun rupiah. Di luar itu, mereka juga mendapat gelontoran dana rutin miliaran rupiah tiap tahun dari APBN.

Sementara itu, KPU Jakarta Pusat memastikan bakal membuka tempat pemungutan suara (TPS) di rumah tahanan (rutan), lembaga pemasyarakatan (lapas) dan RSCM. “Untuk di rutan dan lapas ada sekitar 3.500 pemilih. Kami siapkan di rutan 5 TPS dan di lapas 2 TPS. Adapun untuk di RSCM ada dua TPS dengan jumlah pemilih 700 orang. Mereka umumnya pegawai rumah sakit,” ujar anggota KPU Jakarta Pusat I Gede Narayana.

Unjuk Rasa Hari Buruh Di Bandung Berlangsung Tertib

Kepala Kepolisian Kota Besar Bandung Komisaris Besar Abul Rakhman Baso berterima kasih atas tertibnya aksi unjuk rasa memeringati hari buruh internasional sepanjang hari ini, Selasa (1/5/2012). Unjuk rasa berdatangan sejak pukul 10.00 hingga pukul 14.00, namun berlangsung dengan kondusif.

Ucapan terimakasih ini disampaikan Abdul Rakhman setelah apel pengamanan unjuk rasa Hari Buruh Internasional di Gedung Sate, Selasa sore. “Saya ucapkan terima kasih kepada organisasi buruh yang menyampaikan aspirasi mereka secara arif. Semoga maksudnya segera diterima dan direalisasikan,” ujar Abdul Rakhman.

Dalam unjuk rasa di Gedung Sate, organisasi buruh menyampaikan aspirasi diantaranya untuk menuntut adanya upah layak bagi pekerja, tidak lagi sekedar upah minimum dan juga penetapan 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Provinsi Salaheddin Di Gempur Kelompok Bersenjata

Serangkaian bom dan serangan terjadi di lima provinsi, menurut yang tercatat oleh Kementerian Dalam Negeri Irak. Penyeangan ini terjadi di wilayah Baghdad dan Babil, serta wilayah yang didominasi kaum Sunni, wilayah Diyala dan Salaheddin.

Serangkaian bom dan serangan yang melanda Irak yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, tepatnya di kota Baghdad dan sekitarnya. Di perkirakan sekitar 250 orang mengalami luka-luka dan sedikitnya 38 orang tewas dalam rentetan peristiwa itu. Untuk wilayah diluar kota Baghdad, korban yang tewas berasal dari Provinsi Diyala, sebanyak 3 orang tewas dan 8 luka-lukaakibat dua buah bom mobil. Di wilayah yang sama juga terjadi sebuah ledakan bom di pinggir jalan yang menewaskan 1 orang. Korban tewas terbanyak berasal dari kota Baghdad, totalnya 22 orang. Sebagian besar korban tewas akibat serangan kelompok bersenjata dan serangan bom mobil yang di targetkan pada kantor polisi di wilayah Diyala dan Salaheddin.

Di Provinsi Salaheddin, tepatnya di kota Baiji, terjadi sebuah ledakan bom mobil di dekat sebuah pengadilan yang menewaskan 3 orang serta melukai 5 orang lainnya. Di kota Hilla, ledakan bom mobil menewaskan 1 orang dan melukai 5 orang. Serangan pria bersenjata di sebuah rumah di Baquba menewaskan 2 orang dan melukai 3 orang. Sebelumnya pada bulan januari lalu, 53 orang tewas akibat serangan bom bunuh diri di pinggiran kota Basra. Dengan jumlah korban jiwa yang cukup tinggi ini, menjadikan Irak sebagai hari terkelam dalam sebulan terakhir.

Palestina Dituding Sebagai Penyebab Gagalnya Perundingan Perdamaian Palestina-Israel

Dalam kesempatan saat konferensi dan diskusi panel Jerussalem di New York, Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, menvonis Palestina yang menyebabkan setiap perundingan Israel-Palestina yang selalu gagal. Olmert menuduh ketidaksetujuan Palestina dengan kesepakatan dua negara membuat kegagalan perundingan terus terjadi. Menurut Olmert, harusnya pemimpin Palestina menyetujui kesepakatan tersebut. Karena ini hal yang penting, karena jika tidak maka Palestinalah yang patut disalahkan.

Sementara itu, Olmert juga menuding menteri-menteri di bawah dirinya ketika ia berkuasa, juga melakukan sabotase atas perundingan dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas. Menurutnya, para menteri itu harusnya bisa menjawab rencananya saat rencana perundingan itu, dan mereka harusnya menjawab rencana Menteri Pertahanan Ehud Barak saat ini.

Bukan itu saja, Olmert juga menyindir Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang dia anggap tidak berbuat banyak dalam proses perdamaian kedua negara. Perdamaian ini, jelas Olmert, adalah kepentingan Israel, karenanya Israel harus mewujudkan perdamaian ini tanpa membuat alasan untuk menggagalkannya. Olmert juga membela rekor Presiden AS Barack Obama yang membantu Israel. Walupun AS sedang mengalami krisis ekonomi, Olmert memuji Obama karena tidak mengurangi bantuan pertahanan untuk Israel. Tapi ternyata Olmert malah tidak bersimpati kepada mantan presiden George W. Bush. Ide Bush yang ingin membagi Yerusalem, telah memperkeruh suasana perdamaian. Ini membuat Palestina memandang Bush sebagai teman Israel. sementara Obama dipandang sebagai musuh.

Isi dalam perundingan tersebut menyangkut juga soal pemukiman warga Palestina yang dihancurkan oleh Israel. Menurut Olmert pembangunan permukiman bukan masalah baru, ini adalah masalah yang berkelanjutan yang telah menjadi sumber kontroversi. Dan seharusnya pemimpin Israel tulus atas perdamaian itu, dan Israel tetap akan terus membangun pemukiman di beberapa wilayah. Seperti di Har Homa dan Pisgat Ze’ev, Olmert mengatakan, Israel ingin agar semua orang tahu wilayah ini akan menjadi bagian dari Israel dalam kesepakatan perdamaian.

Kekacauan Politik Yaman Menelan 2.000 Ribu Korban

Pemerintah Yaman merilis angka korban tewas ketika kumpulan pengunjuk rasa menandai satu tahun transisi di Yaman. Departemen HAM Yaman mengatakan setidaknya 2.000 orang tewas meliputi demonstran tidak bersenjata dan pembelot militer. Sekitar 120 orang diantaranya anak-anak dan 22 ribu orang terluka sejak tahun lalu.

Menurut kelompok HAM, angka tersebut bisa jauh lebih tinggi dari yang telah dilaporkan. Amnesty Internasional memperkirakan sekitar 200 pengunjuk rasa tewas di awal tahun ini. Tapi ternyata sedikitnya 2.000 orang tewas selama setahun kekacauan politik di Yaman, minggu (18/3).

Semua ini berawal dari Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh yang mengundurkan diri sebulan lalu pernah merilis angka korban tewas. Selama hampir setahun, pria bersenjata berpakaian preman yang setia kepada Saleh menyerang pemrotes anti pemerintah. Ratusan ribu pemrotes turun ke jalan di 18 Provinsi Yaman. Mereka menuntuk Saleh diadili karena banyak demonstran tewas akibat penembak jitu menembak dari atap di Lapangan Perubahan Sanaa.

Hingga kini, gejolak internal telah menyebabkan runtuhnya keamanan di banyak bagian Yaman. Pada minggu (18/3), dua orang bersenjata berseragam militer dan bersepeda motor menembak mati seorang guru Amerika yang bekerja di sebuah lembaga bahasa di pusat kota Taiz. Namun demikian, Saleh mendapat kekebalan tuntutan dengan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, Abed Rabbo Mansour Hadi. Hadi yang telah menggantikan Saleh berjanji bahwa keluarga yang kehilangan sanak saudara dalam pemberontakan itu akan diberi uang saku bulanan.

Perdana menteri yang baru saja diangkat, Salem Mohammed Bassindwa, yang berada dikerumunan demonstran juga berjanji akan memenuhi tujuan gerakan mereka. Dia terang-terangan mengecam serangan kepada ratusan ribu kaum revolusioner. Bassindwa kini mengepalai pemerintahan koalisi yang terdiri dari menteri rezim Saleh dan oposisi.